oleh

Mau percaya sama siapa lagi kalau bukan KPK…???

Grobogan- Melihat kondisi KPK yang hari ini menjadi perbincangan di masyarakat, saya cukup prihatin, Lembaga negara yg harusnya menjadi contoh dari lembaga negara lain ternyata terlihat tidak tegas dan tebang pilih ketika menindak. Ya KPK hari ini harus di evaluasi, namun begitu saya pribadi tetap mendukung penuh lembaga KPK, karena hanya lembaga ini yang fokus kaitanya dengan pemberantasan korupsi.


Dan saya sangat tidak sepakat kaitannya revisi UU KPK , karena beberapa pasalnya sangat melemahkan KPK selaku salah satu lembaga paling suci di negara ini,di antaranya:

Korupsi kini dianggap sebagai perkara biasa, bukan extraordinary crime.
Dalam Pasal 46 UU KPK yang lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU baru, pasal itu diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di kitab hukum acara pidana.

Kewenangan pimpinan KPK dibatasi.
Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan. Namun dalam UU baru kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas.

Kewenangan menggeledah, menyita, dan menyadap dipangkas.
Merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledah dan menyitaharus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B mengatur penyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1×6 bulan dan dapat diperpanjang 1×6 bulan.

Kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan.
Pasal 43 UU KPK baru mengatur bahwa penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun Pasal 43A menyebutkan penyelidik tersebut harus lulus pendidikan di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian.

Pegawai KPK tunduk pada UU ASN.
Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK. Semua pasal itu sangat menghambat pemberantasan korupsi pemerintah harus segera bertindak cepat sebelum isue inienajdi bola liar dan KPK harus menunjukan kredibilitas nya kembali, KPK harus mampu menyelesaikan kasus-kasus lama yang belum terungkap dan segera perlu diselesaikan.

Tentunya pemerintah dan masyarakat harus mendukung penuh terkait dengan pembrantasaan korupsi di negara ini, mau percaya siapa lagi kalau tidak dengan KPK…? SAVEKPK

Grobogan 20 September 2019

Oleh : Rinduwan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed